Yogyakarta – Transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini sedang terus dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui government marketplace diantaranya dengan melakukan peningkatan pada Katalog Elektronik dan Toko Daring menjadi 1 platform untuk e-purchasing, mengaktifkan fitur marketplace seperti pembayaran, logistik, dan meningkatkan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) menjadi Vendor Management System (VMS) untuk mengelola produk serta kontrak.

Transformasi digital pengadaan barang/jasa pemerintah akan berdampak pada efisiensi dan transparansi yang meningkat, akses yang lebih luas, persaingan yang sehat, tumbuhnya inovasi dan kolaborasi, serta terwujudnya pemulihan ekonomi dan pertumbuhan industri dalam negeri. 

Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan LKPP Fadli Arif yang mewakili Kepala LKPP RI dalam keynote speech pada pembukaan gelaran Government Procurement Forum & Expo 2023 yang berlangsung pada (12-14/7) di Jogja Expo Center menyampaikan transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa pemerintah harus didukung oleh kebijakan yang kuat, regulasi yang jelas, dan investasi dalam infrastruktur teknologi yang memadai. Dengan langkah-langkah tersebut transformasi digital dapat menjadi alat yang efektif untuk memulihkan dan memperkuat ekonomi melalui pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan inklusif.

“Apa dampak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah? Data Bappenas menunjukan bahwa dengan setiap Rp400T belanja PDN akan berdampak pada penyerapan 2 juta tenaga kerja, dan mengungkit pertumbuhan ekonomi 1,5% hingga 1,8%,” kata Fadli. 

Untuk mendukung hal tersebut, Fadli juga mengungkapkan bahwa LKPP saat ini sedang Menyusun Rancangan Undang-Undang PBJ Publik yang salah satu fokusnya adalah transformasi digital yang diwujudkan dalam bentuk sistem pengadaan digital, standardisasi data pengadaan dan integrasi data pengadaan. 

“Sesuai dengan gagasan transformasi digital, ke depan transformasi digital akan mengadopsi teknologi yang akan memudahkan seluruh stakeholder dalam penggunaannya. Dalam transformasi digital kita harus merubah cara kerja kita dan Sumber Daya Manusia kita. Dengan transformasi digital adalah bagaimana kita bisa memberikan nilai tambah dalam pengadaan barang/jasa pemerintah atau Value for Money,” tutur Fadli.

Ketua Penyelenggara GPFE & HPFE 2023 Moch Ruslim menyampaikan The 8th Government Procurement Forum and Expo (GPFE) 2023 yang berlangsung berdampingan dengan the 4th Hospital Procurement Forum and Expo (HPFE) 2023 diharapkan akan memberikan kesempatan bagi perusahaan penyedia untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis. (nit)

Sumber : http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/6964